Pengertian Dan Contoh Hortatory Exposition Tentang Korupsi

Table of Contents

Pengertian Dan Contoh Hortatory Exposition Tentang Korupsi Beserta Artinya

KORUPSI

Korupsi di Indonesia semakin metodis. Bagi sebagian orang, korupsi bukan lagi pelanggaran hukum, melainkan hanya praktik. Di Indonesia, korupsi terjadi seolah-olah sudah biasa, terutama di kalangan penguasa. Pihak berwenang tampaknya tidak malu untuk menyinggung bangsa ini. Hal ini membuat penyelidikan tentang apa penyebab korupsi di Indonesia. Bagaimanapun, ada delapan alasan kekotoran batin di Indonesia.

Pertama dan terpenting, kerangka organisasi negara salah. Saat ini, kebutuhan untuk perbaikan harus terletak pada instruksi. Bagaimanapun, untuk waktu yang cukup lama dari periode aplikasi lama, periode aplikasi baru, hingga periode perpanjangan, peningkatan hanya dimulai di bidang keuangan. Namun, setiap negara yang baru merdeka masih terkendala dalam hal staf, uang tunai, administrasi, dan inovasi. Jadi pada saat ini hal-hal itu asing dari luar negeri dan dengan demikian memberikan alasan untuk kekotoran batin.

Kedua, upah pekerja biasa rendah. Akhir-akhir ini negara-negara otonom tidak memiliki cukup uang untuk membayar para pekerja dengan upah yang lebih tinggi. Indonesia juga yang menyelenggarakan bidang moneter dan sosial, adalah contoh konsumerisme sosial dan fisik, dengan 90 persen pekerja biasa melakukan penghinaan.

Ketiga, otoritas tidak pernah puas. Cara hidup konsumerisme yang dikandung oleh kerangka pendanaan meminta pihak berwenang untuk segera kaya. Hal ini menyebabkan perilaku rakus ketika penguasa menyalahgunakan kekuasaan dan posisinya, seperti halnya dengan perbaikan perusahaan.

Keempat, penegakan hukum belum berjalan dengan baik. Pihak berwenang yang rakus dan pekerja biasa yang melakukan korupsi karena kompensasi yang tidak mencukupi tidak menjalankan izin hukum dengan baik. Selain itu, segala sesuatu yang merupakan bagian dari pelaksanaan undang-undang diukur secara tunai dalam otoritas dan asosiasi.

Kelima, disiplin yang lembut pada spoiler. Persyaratan hukum tidak berfungsi secara memadai ketika lembaga penegak hukum dapat dibayar. Akibatnya, disiplin mudah bagi para koruptor dan tidak berdampak pada hambatan.

6. Pengawasan tidak wajib. Dalam tatanan administrasi saat ini terdapat instrumen yang disebut pengendalian intern yang mengikat alam bersama di setiap unit kerja. Sehingga perbedaan kecil dikenali terlebih dahulu dan tentunya dihilangkan. Namun pengendalian internal yang ada di setiap unit tidak lagi berjalan dengan baik karena petugas atau pekerja yang mengidentifikasikan diri dengan perusahaan dapat menunjukkan kekotoran tersebut.

Ketujuh, tidak ada perintis model. Pada tahun 1997 keadaan perekonomian Indonesia agak lebih unggul dari Thailand. Namun, perintis Thailand memberi contoh kehidupan dasar kepada kerabatnya. Dengan pemikiran ini, dukungan dan materi yang baik telah dirancang oleh masyarakat umum dan bisnis. Thailand telah pulih secara finansial dalam waktu singkat. Di Indonesia tidak ada pionir yang bisa menjadi kasus, sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara hampir dalam proses musnah.

Kedelapan, kekotoran batin di Indonesia akhir-akhir ini menjadi terpaku pada instansi pemerintah dan sekarang meluas ke kelompok juga. Hal ini bisa misalnya dengan pengurusan KTP, SIM, rekrutmen kendaraan atau saat mencari pekerjaan. Ini adalah kesan kegiatan kelompok yang dilakukan oleh otoritas politik.

Mempertimbangkan klaim yang mengungkapkan alasan degradasi, kita harus mengambil tindakan pencegahan terhadap kekotoran batin. Kita harus menyusun administrasi yang sah, mengantisipasi semua komponen yang dapat memberikan pencerahan dan data yang dapat diteruskan ke administrasi, administrasi terbuka, pemasok barang, administrasi, dan majelis pribadi. Katakan tidak pada korupsi dan mari kita lawan.

Pentingnya:

korupsi

Korupsi di Indonesia berkembang secara sistematis. Bagi banyak orang, korupsi bukan lagi pelanggaran hukum, tapi sudah menjadi kebiasaan. Korupsi sepertinya sudah menjadi hal yang lumrah di Indonesia, khususnya di kalangan pegawai negeri sipil. Para pejabat tampaknya tidak malu melakukan hal-hal yang merugikan negara. Hal ini menimbulkan pertanyaan apa penyebab terjadinya korupsi di Indonesia. Setidaknya ada delapan penyebab korupsi di Indonesia.

Pertama, sistem pengelolaan negara yang salah. Sebagai negara yang baru berkembang, fokus pembangunan seharusnya pada pendidikan. Namun selama puluhan tahun, dari era orde lama, era orde baru, hingga era reformasi, pembangunan hanya terfokus pada sektor ekonomi. Padahal, setiap negara yang baru merdeka masih memiliki keterbatasan sumber daya manusia, dana, manajemen dan teknologi. Akibatnya, segala sesuatu didatangkan dari luar negeri, yang pada gilirannya menjadi penyebab terjadinya korupsi.

Kedua, gaji PNS rendah. Negara-negara yang baru merdeka tidak memiliki cukup uang untuk membayar upah pekerja yang lebih tinggi. Selain itu, Indonesia yang mengutamakan bidang ekonomi dan budaya menciptakan pola konsumsi budaya dan fisik sehingga 90 persen pejabat melakukan korupsi.

Ketiga, pejabat serakah. Gaya hidup konsumerisme yang lahir dengan sistem pembangunan mendorong para pejabat untuk kaya seketika. Hal ini menimbulkan sikap keserakahan dimana pejabat menyalahgunakan wewenang dan kedudukannya, seperti: B. Biaya tambahan untuk proyek pembangunan.

Keempat, penegakan hukum belum berjalan dengan baik. Pejabat serakah dan pejabat yang melakukan korupsi karena gajinya tidak mencukupi tidak melakukan penegakan hukum dengan baik. Selain itu, segala sesuatu yang berkaitan dengan penegakan hukum diukur dengan uang di instansi pemerintah dan organisasi masyarakat.

Kelima, hukuman ringan bagi koruptor. Penegakan hukum tidak berjalan dengan baik, petugas penegak hukum mana yang dapat dibayar untuk melakukannya. Dengan demikian, hukuman bagi koruptor sangat rendah dan tidak memiliki efek jera.

Keenam, pengawasan tidak efektif. Dalam sistem manajemen modern selalu ada instrumen yang disebut pengendalian internal yang konstruktif di setiap unit kerja. Sehingga penyimpangan-penyimpangan kecil dikenali lebih awal dan otomatis dikoreksi. Namun pengendalian internal di masing-masing unit sudah tidak berfungsi dengan baik, sehingga pejabat atau pegawai yang terkait dengan pekerjaannya dapat melakukan tindakan korupsi.

Ketujuh, tidak ada pemimpin yang baik. Pada tahun 1997 perekonomian Indonesia berada pada posisi yang sedikit lebih baik dibandingkan dengan Thailand. Namun, pemandu Thailand memberi contoh bagi orang-orang dengan gaya hidup sederhana. Maka lahirlah dukungan moril dan materil dari masyarakat dan pengusaha. Dalam waktu singkat, Thailand dapat memulihkan perekonomiannya. Tidak ada pemimpin di Indonesia yang bisa menjadi contoh kerusakan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kedelapan, korupsi di Indonesia tidak hanya berpusat pada pejabat negara, tetapi belakangan ini merebak ke masyarakat luas. Hal ini bisa misalnya saat mengurus KTP, SIM, STNK atau saat melamar pekerjaan. Hal ini merupakan cerminan dari tindakan rakyat yang dilakukan oleh pejabat politik.

Berdasarkan argumen yang menunjukkan kepada kita penyebab korupsi, kita perlu mengambil tindakan pencegahan terhadap korupsi. Kita perlu membangun sistem hukum, mencegah semua elemen yang dapat memberikan informasi dan informasi hukum yang dimiliki oleh pemerintah, layanan publik, penyedia barang dan jasa, dan pihak swasta. Katakan tidak pada korupsi dan mari kita lawan.

Sumber :